Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pelanggaran batas laut di wilayah perairan Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merugikan kedaulatan negara dan merugikan ekonomi Indonesia.
Upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Pemerintah terus melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia untuk mencegah pelanggaran batas laut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.”
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan, “Kami bekerja sama dengan TNI AL dan Bakamla dalam melakukan pengawasan laut untuk menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia.”
Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemerintah, masih terdapat kendala dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia.”
Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia. Upaya pemerintah harus terus ditingkatkan agar kedaulatan negara tetap terjaga dan ekonomi Indonesia tidak dirugikan oleh pelanggaran batas laut.