Ancaman maritim merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perairan. Untuk menghadapi hal ini, diperlukan strategi efektif dalam menanggulangi ancaman maritim yang dapat dilakukan melalui kebijakan keamanan laut Indonesia.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, “Strategi efektif dalam menanggulangi ancaman maritim perlu didukung dengan kebijakan keamanan laut yang kuat dan terpadu.” Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait dalam menangani berbagai ancaman di laut.
Salah satu strategi efektif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan patroli laut guna mencegah aksi kriminal seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan tindak terorisme di perairan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono yang menyatakan, “Kehadiran TNI AL di laut sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.”
Selain itu, kerjasama dengan negara-negara tetangga juga merupakan bagian dari strategi efektif dalam menanggulangi ancaman maritim. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, “Kerjasama regional dalam bidang keamanan laut sangat diperlukan guna meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan yang rentan terhadap ancaman.”
Dengan adanya strategi efektif dalam menanggulangi ancaman maritim melalui kebijakan keamanan laut Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam dan keamanan masyarakat di wilayah perairan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keamanan laut sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk terus mengembangkan strategi efektif dalam menanggulangi ancaman maritim melalui kebijakan keamanan laut Indonesia guna menjaga kedaulatan negara dan keamanan masyarakat di wilayah perairan.