Strategi peningkatan penegakan hukum di laut Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebagai negara maritim yang memiliki banyak potensi di sektor kelautan, penegakan hukum di laut menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut kita.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, penegakan hukum di laut Indonesia masih banyak mengalami hambatan. “Kita perlu terus meningkatkan strategi penegakan hukum di laut agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti illegal fishing dan pencemaran laut,” ujarnya.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan TNI AL. Dengan kerjasama yang baik, penegakan hukum di laut dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Menurut Dr. Widjo Kongko, ahli hukum laut dari Universitas Indonesia, penegakan hukum di laut juga memerlukan dukungan teknologi yang memadai. “Kita perlu menggunakan teknologi canggih, seperti satelit dan radar, untuk memantau aktivitas di laut dan mendeteksi adanya pelanggaran hukum,” katanya.
Selain itu, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum juga menjadi hal yang penting. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, A. Taufiqurrahman Ruki, pelatihan dan pendidikan yang terus menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas penegak hukum di laut.
Dengan adanya strategi peningkatan penegakan hukum di laut Indonesia yang baik, diharapkan dapat memberikan efek positif dalam menjaga keamanan laut kita dan melindungi sumber daya kelautan yang ada. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu berperan aktif dalam mendukung upaya ini.