Peran Peraturan Hukum Laut dalam Membangun Kedaulatan Maritim Indonesia
Hukum laut menjadi landasan yang sangat penting dalam membangun kedaulatan maritim Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada dalam hukum laut sangat berperan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam, transportasi laut, dan keamanan di wilayah perairan Indonesia.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting dalam menentukan batas-batas wilayah negara di laut. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, peraturan hukum laut juga berperan dalam melindungi kepentingan nasional di lautan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, bahwa hukum laut sangat penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di lautan.
Selain itu, peraturan hukum laut juga berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi di laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di laut. Oleh karena itu, peraturan hukum laut menjadi landasan yang penting dalam mengelola sumber daya alam tersebut.
Namun, tantangan dalam menerapkan peraturan hukum laut juga tidak bisa dianggap remeh. Perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait untuk mengawasi dan menegakkan peraturan hukum laut dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama Aan Kurnia, yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan di laut Indonesia.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran peraturan hukum laut sangatlah penting dalam membangun kedaulatan maritim Indonesia. Dengan menerapkan peraturan hukum laut dengan baik, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam di laut secara optimal dan menjaga keamanan di wilayah perairannya. Sehingga, kedaulatan maritim Indonesia dapat terjaga dengan baik.