Polair, singkatan dari Polisi Air, merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam penegakan hukum di perairan Indonesia. Sejarah penegakan hukum di perairan Indonesia sendiri sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Namun, keberadaan Polair sebagai unit resmi baru didirikan pada tahun 1974.
Peran Polair dalam penegakan hukum di Indonesia sangatlah penting. Mereka bertugas untuk mengawasi dan melindungi perairan Indonesia dari berbagai kejahatan seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, narkotika, dan kejahatan lintas negara lainnya. Dengan tugas yang begitu berat ini, Polair dituntut untuk selalu siap siaga dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Polair memiliki peran yang strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. “Polair merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan,” ujarnya.
Selain itu, Menko Polhukam Wiranto juga menegaskan pentingnya peran Polair dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. “Polair memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara di laut, khususnya dalam mengawasi pergerakan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia,” kata Wiranto.
Namun, meskipun memiliki peran yang sangat penting, Polair juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah minimnya jumlah personel dan kelengkapan peralatan. Hal ini membuat penegakan hukum di perairan Indonesia tidak selalu berjalan lancar.
Untuk itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kinerja Polair dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia. Dengan dukungan yang kuat, diharapkan Polair dapat terus berperan aktif dalam penegakan hukum demi keamanan dan kedaulatan negara.