Kebijakan keamanan laut memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tapi juga melibatkan berbagai sektor lain seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, keamanan laut menjadi hal yang sangat vital bagi negara ini.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kebijakan keamanan laut harus menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga kedaulatan Indonesia. Beliau menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait dalam menguatkan keamanan laut, termasuk TNI AL, KKP, dan Kementerian Perhubungan.
Selain itu, dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, pakar keamanan laut dari Universitas Pertahanan, Prof. Dr. Ernie G. Mulyani, menyatakan bahwa kebijakan keamanan laut haruslah holistik dan komprehensif. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perairan Indonesia, penegakan hukum di laut, serta peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam keamanan laut.
Pentingnya kebijakan keamanan laut juga disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Beliau menekankan bahwa keberhasilan dalam menjaga kedaulatan Indonesia di laut tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata, melainkan juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara lain serta penguatan kapasitas dalam bidang intelijen maritim.
Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ancaman keamanan, kebijakan keamanan laut semakin menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia. Menjaga kedaulatan Indonesia di laut bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang solid, Indonesia mampu menghadapinya dengan baik. Semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil, perlu bersatu dalam menjaga keamanan laut demi kepentingan bersama.