Penegakan hukum laut di Tangerang Selatan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum ini sangatlah besar.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Tangerang Selatan adalah tingginya tingkat aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal dan pencemaran lingkungan. Hal ini membuat tugas aparat penegak hukum semakin sulit untuk mengontrol dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan laut.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tangerang Selatan, Budi Santoso, “Upaya penegakan hukum laut di wilayah ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa adanya kerjasama yang baik, sulit untuk memberantas kejahatan laut yang merugikan banyak pihak.”
Selain itu, infrastruktur dan sarana penegakan hukum laut di Tangerang Selatan juga perlu ditingkatkan agar aparat penegak hukum dapat bekerja dengan maksimal. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Nadhira Hapsari, “Peningkatan infrastruktur dan sarana penegakan hukum laut di Tangerang Selatan perlu segera dilakukan agar kejahatan laut dapat dicegah dan diberantas dengan efektif. Selain itu, perlu adanya pembinaan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka mampu menghadapi tantangan yang ada.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan sarana penegakan hukum laut, diharapkan penegakan hukum di Tangerang Selatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir serta kesejahteraan masyarakat sekitar.